TB-HIV Care SSR Aisyiyah Karanganyar : Akhirnya DPRD akan Bentuk PERDA Penanggulangan TB
Dibaca: 856
KARANGANYAR – Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya para aktivis TB-HIV yang tergabung dalam Community TB-HIV Care SSR Aisyiyah Karanganyar bernafas lega. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam penanggulangan TB, akhirnya akan dirancang oleh DPRD. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Karanganyar, Hj. Kunti Basthona, ketika dimintai keterangan seusai melakukan paparan dalam kegiatan Audiensi Lobby Legislative di Operational Room (OR) Gedung DPRD Karanganyar dengan Komisi D, Rabu kemarin (28/02).
“Pada hari ini DPRD Karanganyar sudah ada persetujuan untuk kedepan akan memperbaiki anggaran untuk penanggulangan TB di Karanganyar. DPRD sendiri sudah akan membuat Perda untuk TB ini”, tuturnya.
Sebelumnya, sekitar tiga bulan lalu, para aktivis TB-HIV ini juga sudah melalukan Lobby Executive, melakukan pemaparan di depan Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, di Ruang Garuda 1 Gedung Setda Karanganyar Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karanganyar akan membuatkan Peraturan Bupati (Perbup) sambil menunggu Perda dari DPRD dibuat.
Untuk memperkuat Perda yang nanti akan dirancang oleh DPRD, Kunti Basthona menyampaikan bahwa Tim SSR mendorong agar bunyi pasal tentang TB tertera jelas dalam peraturan tersebut sedangkan untuk teknis penanggulangan TB bisa dituangkan dalam Perbup. Kini pihaknya tinggal menunggu langkah – langkah yang akan ditempuh DPRD dalam mewujudkan Perda tersebut.
“Untuk kepastiannya, Tim TB – HIV Karanganyar mendorong kepada DPRD agar Perda nanti ada kata – kata TB nya dengan demikian ada kepastian penganggaran untuk penanggulangan TB, sehingga TB di Karanganyar bisa ditanggulangi dengan baik”, tambahnya.
Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes, ketika beraudiensi dengan Bupati beberapa waktu lalu (baca link diatas). Ia menyampaikan bahwa peraturan tentang TB nantinya akan dituangkan dalam Perbup. Di Karanganyar banyak sekali penyakit menular tidak hanya TB, sehingga akan dibuatkan Perda yang mencakup penyakit – penyakit tersebut. TB adalah salah satunya, sehingga hal – hal terkait tentang TB sebaiknya diatur dalam Perbup.
“Penyakit menular itu banyak, TB itu salah satunya, sehingga nanti akan dibuatkan Perbup tentang TB”, tandasnya.
Untuk diketahui bahwa Indonesia sendiri hingga kini masih tercatat sebagai negara dengan angka kematian akibat TB No 5 terbesar di Dunia berdasarkan data dari Global Report WHO. Lebih dari 460 ribu penduduk Indonesia terjangkit TB setiap tahunnya. Selama tahun 2017, jumlah warga terduga TBC di Kabupaten Karanganyar mencapai 1.483 orang. Jumlah ini hanya jumlah yang terdeteksi saja, sedangkan jumlah realnya jauh lebih banyak karena masih banyaknya suspect TB yang belum diketemukan.
Sekretaris Komisi D DPRD Karanganyar, H. Suparmi, SE, mendorong agar Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan leading sektor terkait untuk pro aktif. Menurunya, penanganan TB haruslah dilakukan secara bersama – sama. Tidak bisa bila dilakukan hanya oleh satu komunitas tapi harus kerjasama lintas sektoral.
Dalam kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, hadir Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Karanganyar H. Ngadino, M.Ag, Ketua PDA Karanganyar Hj. Kunti Basthona, Direktur LPPL Radio Swiba Teguh Triyono, SH, M.Si, Sekretaris KPA Kab. Karanganyar H Djatmiko, MM, Kabid P2P DKK Karanganyar Rita Sari Dewi, S.KM, M.Kes dan Tim SSR Aisyiyah. Sementara itu dari Komisi D DPRD Karanganyar hadir H Suparmi, SE, Hanung Turwaji, Hj. Sri Suwarsi, Bachtiar, Latri, SE, Sri Hartono, SPd dan Kawardi Amd.
Lobby Legislative diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan foto bersama. (MPI PDM KRA-Mas Guh)
Tags:
Arsip Berita