Abdul Mu’ti : Tahun 2017 PBB dan Pemerintah Indonesia harus meningkatkan usaha penyelesaian konflik Timur Tengah dan Rohingya.

Kamis, 29-12-2016
Dibaca: 707

Karanganyar, Rabu (28/12/2016) – Statemen sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah DR. Abdul Mu’ti, M.Ed., terkait permasalahan kerusuhan yang menimpa umat Islam luar negeri menurutnya eskalasi kekerasan dibelahan dunia khususnya Timur Tengah dan Rohingnya ini masalah politk membuat Muhammadiyah berpikir untuk penyelesaian yang tidak boleh dengan cara biasa-biasa saja harus ada upaya yang lebih intensif. Hal ini disampaikan Abdul Mu’ti saat ditemui disela acara menghadiri Rakor Triwulan putaran 1 Pimpinan Daerah Muhammdiyah Karanganyar di Kerjo, Selasa (27/12).

Menurut Mu’ti tahun depan (2017) pemerintah Indonesia diharapkan bisa lebih aktif dalam kaitannya penyelesaian permasalahan secara politik, namun dua hal yang harus jadi pertimbangan menurut sekretaris umum PP Muhammadiah itu yang harus diperhatikan adalah yang pertama peran Indonesia dalam politik luar negeri dalam rangka menciptakan perdamian dunia dan yang kedua Indonesia harus konsisten dengan politik bebas aktif, yang tidak memihak satu kelompok. Harapnnya Indonesia harus bisa tampil menjadi mediator bagi berbagai kelompok yang bertikai serta Indonesia dapat memaikan peran lebih besar karena posisinya yang bisa diterima oleh beberapa pihak.

Ditegaskan oleh Abdul Mu’ti posisi indonesdia yang bisa diterima oleh berbagai kalangan ini kelebihan dan kekuatan yang di milki Indonesia. Terkait penyelesaian rohingnya menurutnya Indonesia sudah banyak berperan meski tentunya masih perlu ditingkatkan lagi, Indonesia selama ini sangat diterima oleh pemerintah Myanmar untuk membantu penyelsaian masalah rasial di rohingya, tapi tentu perlu ada akselerasi dan perlu ada langkah lebih maju sehingga persoalan di Myanmar terhadap rohinggnya dapat segera diselesaikan. Untuk masalah timur tentang posisi Indonesia sudah tepat untuk tidak bergabung dengan koalisi negara Arab Saudi karena kalau Indonesia bergabung akan bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia selain itu menurut Abdul Mu’ti sebgaimana disebutkan dalam Al Qur’an ketika ada dua pihak muslim yang yang bertikai harus ada kelompok menjadi penengah bukan menjadi bagian kelompok yang bertikai sehingga sikap Indonesia sudah tepat, menurut Abdul Mu’ti. Sekarang yang perlu dilakukan oleh Indonesia agar bisa berperan lebih besar lagi. Petama dengan sharing a pengalaman Indonesia selama ini dalam proses transisi demokrasi dan yang kedua melakukan pendekatan dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB untuk mendorong menyelesikan persoalan khususnya yang ada di Suriah.

Dari pengamatan Abdul Mu’ti nampaknya eskalasi konflik di Suraiah akan cenderung menurun dengan diakusinya Allepo oleh pemerintah berkuasa sehingga tidak ada wilayah di Suriah yang dikuasai oposisi, kedepan langkah yang ditempuh adalah langah diplomatik penyesaian secara damai dan tidak ada lagi pertumpahan darah karena kerusuhan sekian lama itu telah menimbulkan kerusakan material, sosial bahkan spiritual yang luar biasa, maka tahun 2017 PBB harus lebih serius menyelesiakan secara damai masalah Suriah. Indonesia sebagai negara yang relaif bisa diterima oleh negara-negara yang konflik itu harus lebih meningkatkan peran dalam politik luar negeri bebas aktif sebagai negara yang netral.

Terkait respon pemeritah Indonsia terhdap terjadinya konflik-konflik yang menyita perhatian dunia internasional menurut Abdul Mu’ti bukan hal yang mudah untuk mengambil langkah-langkah terkait respon tersebut, hal ini terkendala karena posisi Indonesia bukan sebagai negara Islam , langkah pemerintah harus terukur dengan menampilkan sebagai negara muslim tapi bukan negara islam karena apabila Indonesia terlalu maju juga akan menimbulkan kritik dari dalam negeri sendiri.

Langkah sekarang sudah tepat hanya perlu ada akselerasi dan perlu perluasan langkah yang dilakukan misal yang harus segera dilakukan adalah pemulangan warga Indonesia di Suriah, “......Masih banyak warga negara kita disana”, dan yang kedua adalah misi kemanusian untuk korban perang tanpa melihat dari kelompok mana dan Indonesia dapat mengirim relawan-relawan lewat PMI (Palang Merah Indonesia) maupun organisasi kemanusiaan yang dimilki Indonesia yang ketiga adalah peran diplomatik lewat PBB atau Organisasi Konfrensi Islam untuk penyselsaian masalah khususnya di suriah. (MPI PDM Kra – Joe)

Tags: